 |
| Ilustrasi - Antrean panjang akibat BBM langka di Kota Makassar. (Topterkini/Modified by AI) |
"Ada yang tidak beres ketika masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM)"
Antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Makassar semestinya tidak dipandang sebagai persoalan biasa. Di balik antrean panjang itu ada pekerja yang kehilangan waktu produktif, pengemudi yang kehilangan pendapatan, pedagang yang terhambat menjalankan usaha, dan masyarakat yang harus mengubah rencana aktivitasnya hanya karena persoalan mendapatkan BBM.
BBM adalah urat nadi mobilitas masyarakat. Ketika pasokannya terganggu, dampaknya segera merembet ke berbagai sektor kehidupan. Karena itu, kelangkaan BBM di Makassar harus dijawab dengan kepastian informasi dan tindakan nyata, bukan sekadar imbauan agar masyarakat bersabar.
Masyarakat Berhak Mendapat Penjelasan
Pertanyaan paling mendasar adalah: apa sebenarnya yang menyebabkan BBM sulit diperoleh?
Apakah pasokan berkurang? Apakah distribusi mengalami gangguan? Apakah terjadi peningkatan konsumsi? Ataukah terdapat persoalan lain di sepanjang rantai distribusi?
Publik berhak mendapatkan jawaban.
Dalam situasi seperti ini, informasi resmi menjadi sangat penting. Ketidakjelasan hanya akan melahirkan berbagai spekulasi dan memperbesar keresahan masyarakat.
Pemerintah dan pihak yang bertanggung jawab atas distribusi BBM harus mampu memberikan informasi yang mudah dipahami: kondisi stok, penyebab gangguan, wilayah yang terdampak, langkah penanganan, dan kapan masyarakat dapat mengharapkan kondisi kembali normal.
Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif. Transparansi adalah bagian dari pelayanan publik.
Jangan Bebankan Masalah kepada Konsumen
Persoalan distribusi energi tidak seharusnya dibebankan sepenuhnya kepada konsumen. Masyarakat tidak memiliki kendali atas rantai pasok BBM. Yang dapat mereka lakukan hanyalah datang ke SPBU dan berharap mendapatkan bahan bakar.
Ketika pasokan terbatas, masyarakat akhirnya dipaksa menghadapi antrean. Di sinilah sesungguhnya negara perlu hadir.
Pengawasan harus diperkuat untuk memastikan BBM sampai kepada masyarakat sesuai ketentuan. Jika ditemukan penyelewengan, penimbunan, atau praktik lain yang merugikan masyarakat, harus ada tindakan tegas.
Jangan sampai kelangkaan justru menjadi ruang bagi pihak tertentu untuk mencari keuntungan.
Dampaknya Lebih Besar dari Sekadar Antrean
Makassar merupakan pusat aktivitas perdagangan, jasa, pendidikan, pemerintahan, dan mobilitas masyarakat di Sulawesi Selatan. Gangguan terhadap BBM berarti gangguan terhadap pergerakan orang dan barang.
Pengemudi angkutan membutuhkan BBM untuk bekerja. Pelaku UMKM membutuhkan transportasi untuk memperoleh bahan baku dan mengirim produk. Pedagang membutuhkan kendaraan untuk mendistribusikan barang.
Jika biaya dan waktu transportasi meningkat, efeknya dapat dirasakan masyarakat dalam bentuk kenaikan biaya operasional.
Karena itu, menyelesaikan persoalan BBM bukan hanya menyelesaikan antrean di SPBU. Yang harus diselesaikan adalah sistem yang menyebabkan antrean itu terjadi.
Jangan Tunggu Krisis Membesar
Pemerintah dan pihak terkait perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM di Makassar.
Kota sebesar Makassar seharusnya memiliki mekanisme antisipasi ketika terjadi gangguan pasokan. Data konsumsi harus menjadi dasar perencanaan distribusi. Pengawasan stok perlu dilakukan secara berkelanjutan. Informasi kepada publik juga harus tersedia secara cepat.
Yang diperlukan bukan hanya respons ketika antrean sudah mengular, tetapi sistem peringatan dan mitigasi sebelum persoalan membesar. Kelangkaan BBM seharusnya menjadi pelajaran. Jangan sampai masyarakat kembali menghadapi persoalan yang sama beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian.
Pemerintah Harus Hadir
Pada akhirnya, persoalan BBM adalah persoalan pelayanan publik. Masyarakat tidak menuntut sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya ingin mendapatkan BBM dengan harga yang wajar, jumlah yang tersedia, distribusi yang adil, dan pelayanan yang pasti.
Ketika kebutuhan dasar masyarakat terganggu, pemerintah harus berada di depan untuk memastikan persoalan segera ditangani.
Antrean panjang tidak boleh dinormalisasi dan Kelangkaan tidak boleh menjadi kebiasaan. Makassar membutuhkan tata kelola distribusi energi yang lebih transparan, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Setiap kendaraan yang terhenti dalam antrean bukan hanya angka dalam statistik distribusi BBM. Di dalamnya ada kehidupan yang sedang bergerak. Untuk itu ugas pemerintah adalah memastikan kehidupan itu tidak berhenti hanya karena masyarakat kesulitan mendapatkan bahan bakar.**
