.
Oleh Andi Samsul Alam, S.Pd., M.Pd
Penulis adalah dosen Pendidikan Sosiologi UNM
Antrean kendaraan mengular di sejumlah SPBU. Ada yang datang lebih awal agar tidak kehabisan, ada yang berpindah dari satu SPBU ke SPBU lain, dan ada pula yang memilih mengisi tangki lebih penuh dari biasanya. Di tengah pemandangan tersebut, muncul dua penjelasan yang sama-sama masuk akal: masyarakat sedang dilanda panic buying, atau memang pasokan BBM sedang mengalami persoalan?
Perdebatan ini bukan sekadar soal siapa yang benar dan siapa yang salah. Sebab, ketika masyarakat mulai khawatir tidak memperoleh BBM, kepanikan dapat mendorong pembelian berlebihan. Pada saat yang sama, jika pasokan dan distribusi memang terganggu, antrean panjang tentu tidak tepat hanya dilabeli sebagai kepanikan konsumen. Di sinilah persoalannya menjadi lebih serius: apakah kelangkaan memicu kepanikan, atau kepanikan justru membuat BBM terasa semakin langka?.
Fenomena sulitnya memperoleh BBM tidak dapat semata-mata dipahami sebagai akibat panic buying masyarakat, tetapi juga tidak boleh dilepaskan dari kemungkinan adanya persoalan pasokan dan distribusi. Kelangkaan dan kepanikan merupakan dua persoalan yang dapat saling memperkuat. Keterbatasan pasokan memicu kekhawatiran, sementara pembelian berlebihan akibat kekhawatiran dapat mempercepat habisnya stok dan menciptakan kelangkaan yang lebih luas. Karena itu, penyelesaian persoalan BBM tidak cukup dengan meminta masyarakat agar tidak panik. Harus ada jaminan pasokan, distribusi yang lancar, serta komunikasi publik yang transparan, cepat, dan berbasis data. Yang perlu dikelola bukan hanya ketersediaan BBM, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap informasi dan kemampuan negara menjamin kebutuhan energi publik.
Ketika Kepanikan Mempercepat Kelangkaan
Panic buying dapat memperparah kondisi pasokan yang sebenarnya belum tentu mengalami kelangkaan secara struktural. Ketika muncul informasi bahwa BBM sulit diperoleh, masyarakat cenderung mengubah pola konsumsi dari membeli sesuai kebutuhan menjadi membeli sebanyak mungkin sebagai tindakan berjaga-jaga. Secara individual, keputusan tersebut terlihat rasional. Setiap orang tentu ingin memastikan kendaraannya tetap dapat digunakan. Namun, ketika keputusan serupa dilakukan secara bersamaan oleh ribuan orang, konsekuensinya berubah menjadi persoalan kolektif. Stok di SPBU lebih cepat terkuras, antrean semakin panjang, dan masyarakat yang datang belakangan semakin sulit memperoleh BBM.
Dalam situasi seperti itu, kepanikan bukan lagi sekadar respons terhadap kelangkaan. Ia dapat menjadi faktor yang memperbesar kelangkaan itu sendiri. Orang membeli lebih banyak karena takut kehabisan, sementara pembelian berlebihan membuat orang lain semakin sulit mendapatkan BBM. Orang yang semula hanya ingin mengisi tangki secukupnya akhirnya ikut membeli lebih banyak karena melihat antrean yang semakin panjang. Terbentuklah perilaku kolektif yang ironis: masing-masing orang berusaha menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi jika dilakukan secara bersamaan, tindakan tersebut justru memperbesar masalah yang dihadapi bersama.
 |
| Ilustrasi - Panic buying atau memang langka (Foto: Dok. Penulis/modified by AI) |
Namun, tidak adil apabila setiap antrean panjang dan sulitnya memperoleh BBM langsung dikategorikan sebagai panic buying. Perilaku konsumen harus dibaca dalam konteks ketersediaan dan distribusi barang. Jika pasokan ke suatu wilayah terlambat, distribusi tidak seimbang, stok pada SPBU tertentu terbatas, atau pelayanan SPBU tidak mampu mengimbangi lonjakan permintaan, masyarakat memiliki alasan faktual untuk khawatir.
Dalam konteks Makassar, persoalan ini terlihat ketika antrean BBM yang sebelumnya terjadi pada Solar kemudian meluas ke Pertalite. Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menyatakan stok BBM dalam kondisi aman dan mencukupi, tetapi pada saat yang sama meningkatkan distribusi sekitar 15 persen serta mengoperasikan 25 SPBU di Makassar selama 24 jam untuk mengurai antrean. Fakta ini memperlihatkan sebuah paradoks yang patut dijelaskan kepada publik: bagaimana mungkin stok dinyatakan aman, tetapi masyarakat tetap harus mengantre panjang untuk memperoleh BBM?.
Pertanyaan tersebut tidak harus berujung pada kesimpulan bahwa salah satu pihak sedang berbohong. Sebab, stok secara regional atau nasional tidak selalu identik dengan ketersediaan di setiap SPBU. Masyarakat tidak membeli “stok BBM nasional”. Masyarakat membeli BBM yang tersedia di SPBU tempat mereka berdiri, pada waktu mereka membutuhkannya. Karena itu, pernyataan bahwa stok aman harus diikuti dengan penjelasan mengenai distribusi dan akses di tingkat lapangan.
Media Sosial dan Lingkaran Kepanikan
Di balik persoalan kelangkaan dan panic buying, ada masalah lain yang sering luput dari perhatian: komunikasi publik. Ketika masyarakat tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai ketersediaan stok, gangguan distribusi, waktu kedatangan pasokan, atau kondisi SPBU di wilayah tertentu, ruang informasi dengan cepat diisi oleh kabar dari grup percakapan dan media sosial.
Masalahnya, informasi di media sosial tidak selalu bergerak berdasarkan akurasi. Satu pesan mengenai kemungkinan BBM langka dapat membuat orang yang sebelumnya tidak berniat mengisi tangki segera datang ke SPBU. Ketika banyak orang mengambil keputusan yang sama, antrean menjadi bukti visual yang kemudian semakin menguatkan keyakinan bahwa BBM benar-benar langka. Foto dan video antrean kembali beredar, orang lain ikut khawatir, dan siklus tersebut berulang.
Penelitian Akos Nagy dan kolega tentang fuel panic buying di Hungaria memperlihatkan bagaimana aktivitas media daring dan pembelian BBM dapat saling berhubungan. Dengan menggunakan data transaksi dan percakapan media daring, penelitian tersebut menemukan bahwa aktivitas pada forum dan Twitter/X dapat berkontribusi terhadap peningkatan pembelian BBM. Pada kasus yang sama, pembelian BBM pada Maret 2022 meningkat sekitar 51,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Temuan tersebut penting bukan karena kondisi Hungaria sama dengan Indonesia, melainkan karena memberikan pelajaran tentang bagaimana kepanikan dapat berkembang melalui ruang digital. Informasi mengenai kelangkaan dapat mendorong masyarakat membeli lebih banyak, tetapi antrean dan kekosongan sementara juga menghasilkan lebih banyak informasi, foto, video, dan percakapan yang kembali memperkuat kekhawatiran. Terbentuklah lingkaran umpan balik: informasi kelangkaan memicu pembelian, pembelian memperpanjang antrean, antrean menjadi bukti visual kelangkaan, lalu bukti tersebut kembali memicu pembelian.
Karena itu, dalam era digital, mengelola pasokan BBM juga berarti mengelola arus informasi. Pemerintah tidak cukup hanya mengatakan “stok aman”. Publik membutuhkan informasi yang menjelaskan mengapa terjadi antrean, kapan pasokan berikutnya datang, bagaimana distribusi dilakukan, dan di mana masyarakat dapat memperoleh BBM.
Jangan Menyalahkan Masyarakat Semata
Menyebut masyarakat melakukan panic buying juga tidak berarti persoalan selesai dengan menyalahkan konsumen. Richard Bentall, profesor psikologi klinis di University of Sheffield, menunjukkan bahwa perilaku membeli lebih banyak dalam situasi ketidakpastian sebenarnya dapat memiliki logika tertentu. Seseorang berusaha mengantisipasi kemungkinan sumber daya menjadi semakin sulit diperoleh.
Masalah muncul ketika keputusan yang rasional secara individual dilakukan secara bersamaan oleh ribuan orang sehingga menghasilkan konsekuensi kolektif yang justru memperburuk keadaan. Pengendara yang mengisi tangki lebih awal belum tentu bertindak irasional. Ia mungkin belajar dari pengalaman sebelumnya, melihat antrean di SPBU, atau menerima informasi bahwa pasokan sedang terganggu. Dalam kondisi ketidakpastian, manusia memang cenderung mencari rasa aman.
Karena itu, tanggung jawab tidak dapat seluruhnya dibebankan kepada masyarakat. Pemerintah juga memiliki kewajiban memastikan ketersediaan dan keandalan pasokan energi. Perpres Nomor 26 Tahun 2026 tentang pengadaan minyak bumi, BBM, dan LPG menempatkan aspek ketersediaan dan keandalan pasokan dalam kerangka ketahanan energi nasional.
Ketahanan energi, dengan demikian, tidak seharusnya hanya dimaknai sebagai tersedianya stok dalam jumlah besar. Ketahanan energi harus dirasakan sampai ke tingkat masyarakat: BBM tersedia ketika dibutuhkan, distribusi berjalan, pelayanan SPBU memadai, dan informasi mengenai kondisi pasokan dapat dipercaya. Sebab, bagi masyarakat, ukuran paling nyata dari “stok aman” bukan angka yang terdengar meyakinkan, melainkan apakah mereka bisa mendapatkan BBM ketika datang ke SPBU.
Kepastian untuk Mencegah Kepanikan
Solusi pertama harus dimulai dari perbaikan tata kelola informasi dan distribusi BBM. Pemerintah bersama Pertamina perlu menyediakan informasi yang cepat, terbuka, dan mudah diverifikasi mengenai kondisi stok, distribusi, serta SPBU yang masih memiliki ketersediaan BBM. Informasi tersebut dapat disampaikan melalui kanal resmi pemerintah, Pertamina, pemerintah daerah, dan media massa agar masyarakat tidak bergantung pada pesan berantai di media sosial.
Distribusi juga harus responsif terhadap kondisi lapangan. Wilayah yang mengalami antrean panjang membutuhkan penyesuaian pasokan, peningkatan kapasitas pelayanan, dan pengawasan yang cepat. Pemerintah daerah dapat membantu memantau kondisi SPBU dan menyampaikan laporan secara berkala kepada publik. Langkah seperti peningkatan distribusi dan pengoperasian SPBU selama 24 jam merupakan respons yang baik, tetapi perlu disertai evaluasi agar kebijakan tersebut benar-benar menyelesaikan persoalan di lapangan.
Kepastian informasi dan kepastian distribusi merupakan cara paling efektif untuk memutus mata rantai antara rumor, kepanikan, dan kelangkaan. Jangan meminta masyarakat berhenti panik tanpa terlebih dahulu memberikan kepastian yang membuat mereka tidak perlu panik
.
Pada saat yang sama, masyarakat memiliki tanggung jawab untuk membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan penimbunan. Informasi mengenai kelangkaan perlu diperiksa melalui sumber resmi sebelum dipercaya dan disebarkan. Sekolah dan perguruan tinggi dapat mengambil peran dengan memperkuat literasi digital dan literasi kewargaan, terutama kemampuan memeriksa sumber informasi, mengenali informasi menyesatkan, dan memahami dampak perilaku individual terhadap kepentingan publik.
Media dan komunitas juga memiliki peran penting. Pemberitaan mengenai antrean BBM sebaiknya tidak berhenti pada gambar kendaraan yang mengular, tetapi memberikan konteks mengenai penyebab antrean, kondisi pasokan, dan respons otoritas. Informasi yang lengkap dapat menenangkan publik; informasi yang hanya menonjolkan kepanikan justru berpotensi memperluas kepanikan.
Jangan Sampai Kepercayaan Ikut Habis
Pada akhirnya, pertanyaan “panic buying atau memang BBM langka?” tidak cukup dijawab dengan menunjuk siapa yang harus disalahkan. Kelangkaan dapat memicu kepanikan, tetapi kepanikan juga dapat mempercepat habisnya stok dan memperpanjang antrean. Karena itu, yang diperlukan bukan sekadar klaim bahwa stok aman atau imbauan agar masyarakat tidak panik, melainkan data yang transparan untuk membedakan antara kelangkaan riil, persoalan distribusi, keterbatasan pelayanan, dan lonjakan permintaan akibat kepanikan.
Pemerintah perlu memastikan masyarakat memiliki alasan untuk percaya. Masyarakat juga perlu memastikan bahwa kekhawatiran tidak berubah menjadi tindakan yang merugikan orang lain. Lembaga pendidikan, media, dan komunitas perlu ikut membangun literasi informasi agar masyarakat tidak mudah terseret rumor.
Kita tentu berharap antrean BBM tidak menjadi rutinitas dan kepanikan tidak menjadi cara baru dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebab, dalam persoalan BBM, yang dipertaruhkan bukan hanya berapa liter bahan bakar yang tersedia di tangki, tetapi juga seberapa besar masyarakat percaya bahwa informasi dapat dipercaya dan kebutuhan publik dapat dijamin.
BBM mungkin habis di tangki, tetapi jangan sampai kepercayaan publik ikut habis di tengah antrean.**
