LUWU TIMUR – Menteri Koperasi Republik Insonesia Ferry Juliantono mendorong Sulawesi Selatan menjadi daerah percontohan nasional dalam pengembangan koperasi desa dan kelurahan berbasis skema offtaker. Program ini diarahkan untuk memperkuat penyerapan hasil produksi masyarakat sekaligus memperluas akses pemasaran produk lokal.
Dorongan tersebut disampaikan Ferry saat menghadiri puncak Pekan Expo Koperasi dan UMKM (K-UMKM) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 di Lapangan Iniaku, Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sabtu (10/10/2026) malam.
Dalam kesempatan itu, Ferry mengapresiasi kekompakan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan. Menurutnya, kebersamaan para pemimpin daerah menjadi modal penting untuk membangun gerakan koperasi yang lebih kuat.
“Baru kali ini saya datang ke provinsi di Sulawesi Selatan, gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wali kotanya kompak hadir. Begitu pun dengan kecintaan terhadap olahraga, kekompakan itu saya saksikan sendiri. Ini bisa menjadi contoh bagi provinsi lain,” ujar Ferry.
Ia menilai, kekompakan pemerintah daerah perlu diterjemahkan menjadi kerja sama nyata dalam memperkuat perekonomian masyarakat, terutama melalui koperasi sebagai wadah pengembangan usaha dan pemasaran produk lokal.
Koperasi Didorong Menjadi Penggerak Ekonomi Desa
Ferry juga menyoroti besarnya potensi gerakan koperasi di Sulawesi Selatan, khususnya melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Koperasi diharapkan tidak sekadar menjadi lembaga usaha, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Koperasi sekarang membanggakan dan menumbuhkan kepercayaan lagi. Ini bisa menjadi ekosistem baru bagi ekonomi kita,” katanya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian Koperasi mendorong pengembangan skema *offtaker*, yakni mekanisme penyerapan dan pemasaran hasil produksi masyarakat melalui dukungan koperasi.
Salah satu langkah yang disiapkan ialah penyediaan alat dan mesin pascapanen maupun pascaproduksi bagi KDKMP. Dukungan tersebut diharapkan membuat koperasi memiliki kapasitas lebih baik dalam menerima, menampung, mengolah, dan memasarkan berbagai komoditas yang dihasilkan masyarakat.
Cakupan produksinya meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kerajinan, peternakan, perikanan, hingga produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dengan dukungan sarana pengolahan yang memadai, produk masyarakat berpeluang memiliki kualitas lebih baik, nilai tambah lebih tinggi, serta jangkauan pasar yang semakin luas.
Sulsel Diproyeksikan Jadi Pilot Project Nasional
Ferry secara khusus menginginkan Sulawesi Selatan menjadi pilot project atau proyek percontohan pengembangan skema offtaker melalui penyediaan alat dan mesin pascapanen bagi hasil produksi masyarakat desa dan kelurahan.
“Karena itu, saya ingin Sulawesi Selatan menjadi pilot project kegiatan offtaker, dengan penyediaan alat dan mesin pascapanen untuk seluruh hasil produksi masyarakat desa dan kelurahan se-Sulawesi Selatan,” tegasnya.
Menurut Ferry, dukungan pemerintah daerah dan kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mewujudkan program tersebut. Sinergi itu diharapkan mampu memperkuat posisi koperasi dalam rantai produksi dan distribusi, sekaligus membuka peluang ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Ia optimistis, pengembangan koperasi yang produktif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat dapat menjadi model yang direplikasi oleh daerah lain.
“Saya yakin di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur di provinsi ini akan lahir sebuah gerakan koperasi yang menjadi referensi di masa mendatang bagi daerah lain,” tutup Ferry.
Melalui momentum Harkopnas ke-79, Sulawesi Selatan diharapkan mampu memperkuat peran koperasi sebagai penghubung antara produsen lokal dan pasar. Dengan demikian, koperasi tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya pelaku usaha, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan daya saing produk lokal dan kesejahteraan masyarakat.**
