 |
| Ilustrasi: Aktivitas Anak Krakatau terus dipantau dalam status siaga. (Dok. Topterkini.com/ESDM) |
JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkuat pemantauan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK) yang berdampak terhadap sebaran abu vulkanik, keselamatan penerbangan, dan kondisi laut di sekitar Selat Sunda.
Pemantauan dilakukan selama 24 jam untuk mengikuti perkembangan aktivitas gunung api tersebut. Berdasarkan analisis citra satelit pada Minggu, 6 September 2026, pukul 08.00 WIB, BMKG mengidentifikasi dua kelompok sebaran abu vulkanik yang meliputi wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga Bengkulu.
Abu Vulkanik Bergerak ke Berbagai Wilayah
Plt. Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani, menyampaikan bahwa Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta Tangerang telah menerbitkan peringatan Significant Meteorological Information (SIGMET) setelah erupsi awal pada 4 September 2026 pukul 23.23 WIB.
Hingga 6 September, BMKG telah mengeluarkan 18 SIGMET secara berkala sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan navigasi udara.
Informasi terbaru menunjukkan abu vulkanik bergerak hingga ketinggian 20.000 kaki ke arah timur dan mencapai 50.000 kaki ke arah barat.
Pada ketinggian hingga 20.000 kaki, sebaran abu bergerak ke arah timur laut hingga selatan, mencakup sebagian DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan perairan sekitarnya.
Sementara itu, abu pada ketinggian hingga 50.000 kaki bergerak ke arah barat daya hingga barat laut, meliputi Banten, Lampung, Bengkulu, bagian selatan Selat Sunda, serta Samudra Hindia.
Sejumlah Bandara Ditutup Sementara
Dampak sebaran abu vulkanik juga berpengaruh terhadap operasional penerbangan. Berdasarkan Notice to Airmen (NOTAM) yang diterbitkan Perum LPPNPI atau AirNav Indonesia pada 6 September, penutupan sementara diberlakukan di beberapa bandar udara pada waktu yang berbeda.
Bandar udara yang terdampak meliputi: Bandar Udara Soekarno-Hatta, Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Bandar Udara Radin Inten II, dan Bandar Udara Budiarto.
BMKG menyebutkan bahwa kondisi operasional penerbangan dapat berubah mengikuti perkembangan sebaran abu vulkanik dan hasil evaluasi keselamatan penerbangan.
Keputusan penutupan sementara dilakukan melalui koordinasi antara Otoritas Bandar Udara, BMKG, AirNav Indonesia, pengelola bandar udara, Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU), InJourney, otoritas daerah, serta TNI.
Koordinasi lintas lembaga tersebut dilakukan untuk memastikan keselamatan penerbangan tetap menjadi prioritas utama.
BMKG Pantau Kondisi Laut Selat Sunda
Dari sisi kondisi laut, Plh. Deputi Bidang Geofisika BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, mengatakan pemantauan terhadap 20 sensor tsunami gauge di sekitar Selat Sunda hingga pukul 07.00 WIB belum menunjukkan adanya anomali muka air laut.
Analisis menggunakan teknologi High-Frequency (HF) Radar Array di Carita dan Tanjung Lesung juga menunjukkan probabilitas tsunami pada saat itu berada pada tingkat rendah, yakni di bawah 40 persen. Tinggi gelombang laut tercatat masih berada di kisaran satu meter.
Petir Vulkanik dan Gangguan Geomagnetik
Selain memantau abu vulkanik dan kondisi laut, BMKG mendeteksi fenomena sekunder berupa gangguan geomagnetik dan petir vulkanik.
Sensor di Lampung Selatan dan Serang merekam gangguan geomagnetik yang beriringan dengan peningkatan aktivitas petir vulkanik dalam 12 jam terakhir. Namun, intensitas gangguan tersebut disebut tidak sebesar saat letusan awal.
BMKG terus mengoptimalkan pemantauan terpadu menggunakan berbagai instrumen secara nonstop. Analisis juga dilakukan bersama Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG)–Badan Geologi untuk menghasilkan informasi yang cepat dan akurat.
Masyarakat Diminta Tetap Waspada
BMKG mengimbau masyarakat, khususnya warga yang tinggal dan beraktivitas di sepanjang pesisir Selat Sunda, agar meningkatkan kewaspadaan namun tetap tenang.
Masyarakat juga diminta menyaring informasi yang beredar dan tidak mudah mempercayai atau menyebarkan kabar yang belum terverifikasi.
Pembaruan kondisi erupsi dapat dipantau melalui saluran resmi BMKG, Badan Geologi/PVMBG, serta instansi pemerintah yang berwenang di daerah.
Sumber: BMKG - Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama
