 |
| Ilustrasi kondisi kemarau panjang yang melanda berbagai daerah di Indonesia. (Foto: Design by AI) |
Ketika musim kemarau kembali melanda Indonesia tahun ini, ancaman kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta krisis air bersih lalu menjadi pemandangan memperihatinkan pada berbagai daerah. Ironisnya, persoalan ini masih terus menjadi pengalaman berulang pada hampir setiap tahunnya. Hal yang berubah dan berbeda hanyalah pada aspek lokasi dan tingkat keparahannya. Namun pada aspek pola penanganannya, masih cenderung bersifat reaktif.
Pihak pemerintah seharusnya telah bertindak mengakhiri kebiasaan melakukan tindakan kebijakan setelah bencana tiba. Artinya, tindakan preventif harus menjadi prioritas utama. Sistem peringatan dini, pengawasan kawasan rawan kebakaran, penyediaan sumber air cadangan, hingga edukasi masyarakat tidak boleh hanya menjadi agenda musiman. Semua itu idealnya harus menjadi bagian tak terpisahkan dari kebijakan yang sifatnya berkelanjutan.
Di sisi lain, dunia usaha dan masyarakat juga tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab. Praktik pembukaan lahan dengan cara membakar masih menjadi ancaman serius yang harus ditindak tegas. Tidak ada alasan ekonomi yang dapat membenarkan tindakan yang merusak lingkungan, mengancam kesehatan masyarakat, dan menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar bagi negara.
Kemarau panjang juga menyadarkan kita bahwa perubahan iklim bukan lagi sekadar wacana global. Dampaknya telah dirasakan secara nyata oleh para petani, nelayan, pelaku usaha, hingga masyarakat di perkotaan. Strategi adaptasi terhadap perubahan iklim harus menjadi bagian penting dari perencanaan pembangunan nasional maupun daerah.
Indonesia tidak kekurangan pengalaman dalam menghadapi musim kemarau. Hal yang masih kurang adalah konsistensi dalam membangun budaya pencegahan. Selama penanganan hanya dilakukan ketika bencana telah terjadi, kerugian akan terus berulang. Bangsa ini membutuhkan komitmen yang lebih kuat untuk membangun ketahanan lingkungan melalui kebijakan yang konsisten, penegakan hukum yang tegas, dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.
Kemarau adalah gejala alam yang tak terhindarkan, namun bencana tentu dapat diminimalkan. Caranya melalui tindakan preventif dan membudayakan kesiagaan dan tidak sebaliknya hanya slogan fasif. Hal ini dapat menjadi parameter bagi peran pemerintah apakah berpihak pada keselamatan rakyat dan keberlanjutan lingkungan.(red)
